Lebih Tepat Sasaran, Mensos Gus Ipul Buka Ruang Warga Usul dan Sanggah Data Bansos

matamata.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan setidaknya 50 persen penduduk Indonesia sudah terdata dalam sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran serta melindungi masyarakat miskin dan rentan.

"Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak," ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul saat peluncuran Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Minggu (4/10/2026).

Gus Ipul menjelaskan, pemerintah mulai mengintegrasikan berbagai basis data nasional. Data tersebut meliputi data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta data pendukung dari PLN, Kepolisian, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Hukum.

Integrasi lintas sektor ini ditujukan untuk menghasilkan data sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan penerima bantuan secara presisi sekaligus menekan risiko penyaluran yang tidak tepat target.

Melalui platform Perlinsos Digital, masyarakat juga diberikan ruang untuk melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan, hingga mengajukan sanggahan terhadap data penerima yang dinilai tidak sesuai.

"Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah," tegasnya.

Untuk menjangkau warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi digital, pemerintah membuka peluang pendaftaran Agen Perlinsos. Peran ini dapat diisi oleh ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers.

"Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan mendapatkan perlindungan sosial," kata Gus Ipul.

Selain mekanisme pengusulan dan sanggahan, sistem Perlinsos Digital dilengkapi teknologi biometrik atau pengenalan wajah (face recognition) untuk memverifikasi identitas penerima bantuan secara sahih.

Digitalisasi bansos ini sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan kini diperluas secara bertahap ke 42 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Makassar.

Baca Juga: Prabowo Pimpin HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Resmikan 6 Kodam Baru

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, sistem penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir ini ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027. (Antara)