Bappenas Dorong Perubahan Strategi Karhutla: Utamakan Pencegahan dan Data Terintegrasi

matamata.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya pergeseran strategi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Pemerintah diarahkan untuk beralih dari pendekatan responsif pascabencana menuju strategi pencegahan dan kesiapsiagaan yang lebih menyeluruh.

Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat saat bertemu dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

"Besarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam penanganan karhutla menunjukkan pentingnya menggeser pendekatan dari respons setelah kejadian menuju pencegahan dan kesiapsiagaan," ujar Rachmat dalam keterangan resminya.

Penanganan karhutla selama ini membutuhkan alokasi sumber daya yang sangat besar. Berdasarkan data BNPB, sepanjang 2022 hingga 8 September 2026, total luas lahan terbakar di Indonesia mencapai 866.861,55 hektare. Untuk operasi penanganan saat ini, BNPB telah mengerahkan 43.700 personel gabungan serta 55 armada udara guna patroli, modifikasi cuaca, dan water bombing.

Fokus penanganan tidak hanya dilakukan di enam provinsi prioritas—Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi—tetapi juga meluas ke wilayah lain.

Beberapa di antaranya meliputi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Gunung Ijen di Jawa Timur, hingga TPA Putri Cempo di Solo.

Guna menekan risiko berulang, Bappenas mendorong penguatan sistem peringatan dini dan pemanfaatan teknologi data terpadu. Sistem ini nantinya memadukan data kekeringan, titik panas (hotspot), verifikasi lapangan, ketersediaan sumber air, hingga kapasitas respons cepat di lapangan.

Rachmat menambahkan bahwa dinamika bencana saat ini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berpotensi menimbulkan dampak berantai pada sektor ekonomi, infrastruktur, hingga layanan dasar masyarakat.

Oleh karena itu, kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas dan BNPB difokuskan pada tiga langkah utama:

1. Memperkuat pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional.
2. Meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem deteksi serta peringatan dini.
3. Memastikan peringatan dini dapat diterjemahkan secara efektif menjadi aksi nyata yang terkoordinasi.

"Prinsip dasarnya adalah setiap investasi pembangunan harus mengurangi atau setidaknya tidak menciptakan risiko baru. Setiap peringatan harus diikuti tindakan, dan setiap proses pemulihan harus menghasilkan kondisi yang lebih aman dan tangguh," tegas Rachmat. (Antara)

Baca Juga: KPK Tegaskan Tak Pilih-Pilih Kasus Usai Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Gratifikasi