Menteri LH Tegaskan Pemadaman Karhutla dan Penyegelan 68 Perusahaan Konsesi

matamata.com - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat menegaskan bahwa seluruh lini kekuatan pemerintah sedang bekerja keras memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa pemerintah abai terhadap bencana tahunan tersebut.

"Semua kekuatan sedang bekerja untuk memadamkan api. Jadi, tidak benar kalau seolah-olah kita abai," ujar Jumhur kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Jumhur menjelaskan, penanganan karhutla melibatkan kolaborasi lintas sektor yang masif. Personel pengerahan mencakup pemerintah daerah tingkat kabupaten dan provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, Kementerian LH, Kepolisian, TNI, hingga komunitas masyarakat setempat.

Selain fokus pada operasi pemadaman di lapangan, pemerintah juga menempuh jalur penegakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja membakar lahan. Saat ini, puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sebanyak 68 perusahaan pemilik konsesi telah disegel dan sedang menjalani proses verifikasi intensif.

Menurut Jumhur, penanganan terhadap korporasi menerapkan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak atas kebakaran yang terjadi di area konsesi mereka. Kendati demikian, proses verifikasi tetap diperlukan untuk membedakan perusahaan yang sengaja membakar lahan dengan area perkebunan yang sekadar terdampak rembetan api.

Ia memisalkan, kebakaran pada area konsesi yang belum dibuka (land clearing) harus ditindaklanjuti secara berbeda dengan kebakaran yang melalap lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah produktif.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa lebih dari 60.000 personel gabungan telah dikerahkan untuk mendukung operasi darat pemadaman karhutla. Pengerahan skala besar ini difokuskan di titik-titik krusial, terutama wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Laporan pemutakhiran situasi karhutla tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026). Hingga saat ini, pemadaman masih terus berlangsung di area terdampak seluas total 639 hektare yang tersebar di enam provinsi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. (Antara)