Imigrasi Tegaskan Bakal Tolak Permohonan Visa Israel Houghton Jelang Konser di Jakarta

matamata.com - Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan bakal menolak permohonan visa penyanyi musik gospel asal Amerika Serikat, Israel Houghton. Langkah penolakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan keamanan nasional dan menjaga harmoni sosial di masyarakat.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) serta Kemenko Polkam terkait rencana konser sang musisi di Indonesia.

"Sikap kami jelas, apabila yang bersangkutan mengajukan visa, Imigrasi akan menolaknya," tegas Hendarsam di Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

Hendarsam menjelaskan, hingga saat ini pihak Ditjen Imigrasi belum menerima berkas permohonan visa terbaru dari musisi tersebut. Israel Houghton tercatat terakhir kali memperoleh visa performa pada Januari 2026.

"Sampai dengan 5 Oktober 2026 ini belum ada permohonan visa atas nama yang bersangkutan. Namun, kami melihat rekam jejak sang penyanyi yang mendukung Israel," ujarnya.

Atas pertimbangan rekam jejak tersebut, nama Israel Houghton kini dimasukkan ke dalam subject of interest untuk pemantauan keimigrasian. Hendarsam menekankan bahwa penerbitan visa bukan sekadar urusan administrasi, melainkan hak kedaulatan negara berdasarkan prinsip selective policy.

"Negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang dapat masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan kepentingan nasional. Keimigrasian harus hadir menjadi pintu gerbang negara, menjaga harmoni, dan menjaga kepentingan rakyat," tutur Hendarsam.

Sebelumnya, pemerintah telah melarang penyelenggaraan konser Israel Houghton bersama grup musiknya, Israel & New Breed, yang sedianya dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 24 Oktober 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa penolakan tersebut didasari oleh pertimbangan situasi keamanan dalam negeri. Menurutnya, konser musisi tersebut sempat memicu kontroversi di negara tetangga, seperti Malaysia.

Yusril menambahkan, pertunjukan musik penyanyi tersebut di beberapa negara kerap dimanfaatkan untuk kampanye politik mendukung Israel, seperti penggaungan narasi "I stand with Israel".

Baca Juga: Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Prabowo: Contoh Semangat Pantang Menyerah

Hal tersebut dinilai sensitif karena bertentangan dengan arah politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. (Antara)